Rohmani: Pemerintah Jangan Terburu-buru Merubah Kurikulum

Jakarta (13/11) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rohmani, meminta pemerintah jangan teruburu-buru merubah kurikulum sebelum ada kajian  mendalam. Selama ini pemerintah selalu terburu-buru merubah sebuah kebijakan tanpa didahului kajian menyeluruh. Akhirnya, banyak kebijakan pendidikan pemerintah yang tidak bisa menjawab berbagai persoalan yang ada.

“Kami memiliki data jika kebijakan pendidikan pemerintah seringkali datang dengan tiba-tiba. Dan tak lama kemudian hilang begitu saja,” kata Rohamni yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR.

Menurut rencana, hari ini, perubahan kurikulum akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Ketua Dewan Pendidikan Nasional Wakil Presiden Boediono.  Rohmani menyesalkan sikap Kemendikbud yang terkesan terburu-buru menyerahkan hasil perubahan kurikulum tersebut.

“Panja kurikulum DPR sedang bekerja. Kami sedang menggali berbagai masukan dari masyarakat dan komponen dunia pendidikan tentang perubahan kurikulum ini. Tiba-tiba pemerintah sudah menyerahkan perubahannya kepada Wapres,” kata Rohmani.

Rohmani berharap hasil kajian Kemendikbud itu jangan langsung diberlakukan. Perlu uji publik dari komponen masyarakat yang selama ini terlibat dalam dunia pendidikan. Komponen guru dan masyarakat di daerah tertinggal harus dilibatkan dalam pembahasan kurikulum ini. Jangan sampai kurikulum itu hanya cocok untuk daerah tertentu.

“Kurikulum harus bisa menjawab persoalan. Jangan menimbulkan persoalan baru yang memperburuk kondisi pendidikan nasional,” kata Rohmani.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Read More

FPKS : Batalkan Renovasi Ruang Kerja DPR Rp 6,2 M!

Jakarta - FPKS DPR meminta Sekjen DPR Nining Indra Saleh menghentikan proyek renovasi ruang kerja anggota DPR yang memakan anggaran Rp 6,2 miliar. Ruang kerja anggota DPR dirasa masih cukup reprsentatif.

"Itu bagian yang juga terus terang saya kaget juga. Saya mendukung pernyataan Pak Ketua BURT, Marzuki Alie, agar proyek tersebut segera dihentikan ," kata Ketua FPKS DPR Hidayat Nurwahid, kepada detikcom, Kamis (8/11/2012).

Hidayat juga mengkritisi proyek akhir tahun Sekjen DPR yang lain. Yakni renovasi toilet yang menghabiskan anggaran Rp 1,4 miliar.

"197 toilet yang rusak kemudian anggaran yang disediakan Rp 1,4 miliar, itu satu toilet bisa Rp 75 juta. Saya menolak dengan keras penganggaran semacam ini. Saya menyayangkan ke-ngotot-an Sekjen DPR untuk meneruskan proyek ini," kritik Hidayat.

Sebagai ketua fraksi, Hidayat juga tidak dimintai konsultasi menyangkut proyek ini. Dia yakin sekali tak ada anggota DPR yang mengusulkan proyek tersebut.

"Ke depan dari pihak pimpinan DPR juga harus betul-betul mencermati dan mengingatkan pihak Sekjen untuk tidak menerima usulan dan penganggaran begitu saja. Dan saya yakin anggota DPR yang mengusulkan itu dan tidak tahu menahu anggarannya sebesar itu," tegasnya.

sumber : detik.com

Read More

PKS Harap Pemerintah Lebih Aktif Tekan Myanmar

Jakarta - Fraksi PKS DPRRI meminta pemerintah berperan aktif untuk menghentikan upaya pengusiran sistematis terhadap warga negara Myanmar dari etnik Rohingya. Hingga saat ini masyarakat dunia belum melihat niat baik pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik antar etnik disana, dan malah terkesan membiarkan terjadinya pengusiran terhadap warga dari etnik muslim Rohingya. Demikian mengemuka dalam pertemuan unsur-unsur lembaga politik, ormas dan pemerintah dalam hal ini Kementeriaan Luar Negeri (Kemlu) di Kantor Kemlu, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Fraksi PKS yang sejak awal mengadvokasi masalah ini, hadir di pertemuan tersebut dipimpin Ketua FPKS Hidayat Nurwahid, yang juga sebelumnya memimpin misi diplomasi  ke Parlemen Myanmar untuk mengadvokasi kasus tersebut. Unsur ormas-ormas Islam hadir dan tampak menghadiri pertemuan tersebut, pengurus Walubi, Hima Budi dan beberapa bhiksu yang mewakili umat Budha di Indonesia. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRRI Mahfudz Shiddik turut mendukung Global Action on Rohingya ini dengan menyampaikan posisi parlemen Indonesia yang menginginkan aspek Hak Asasi Manusia bagi etnik Rohingya dapat ditegakkan.

DPR yang diwakili Komisi I dan Fraksi PKS serta ormas-ormas keagamaan yang hadir menyatakan keprihatinan atas berlanjutnya upaya pengusiran terhadap warga Myanmar dari etnik muslim Rohingya di negeri tersebut. "Kami mendukung aksi Global Action on Rohingya agar dunia, dan khususnya pemerintah Indonesia dapat aktif memperjuangkan HAM di tingkat regional," ujar Hidayat.

Menurut Hidayat meski masih banyak masalah HAM di Indonesia, namun persoalan kemanusiaan di Myanmar cukup mengganggu stabilitas regional, khususnya di Asia Tenggara. Hidayat mengingatkan, pada tahun 2013 Myanmar akan mendapat giliran menjadi Pimpinan ASEAN, maka menurutnya perlu dipertimbangkan posisi tersebut bila masalah HAM di Myanmar masih jadi ganjalan.

Pihak Kemlu sendiri diwakili oleh Sekjen Kemlu Budi Bowoleksono, Kepala Badan (BPPK) Pitono Purnomo dan Direktur Ditjen Hubungan ASEAN I Gusti Agung Wesaka. Pemerintah RI, menurut Pitono, juga prihatin atas konflik yang masih terjadi di Myanmar dan telah berusaha melakukan upaya diplomasi, baik melalui Kedutaan Besan Indonesia di Yangon dan di forum-forum kerjasana internasional, seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Forum pertemuan tersebut meminta Pemerintah RI melakukan diplomasi agar pemerintah Myanmar mau menyelesaikan status kewarganegaraan warga etnik Rohingya dengan memasukkan warga yang memang tinggal di wilayah yurisdiksi Myanmar tersebut sebagai warga negara resmi. Menurut Hidayat, parlemen Myanmar beberapa bulan lalu berjanji akan segera menyelesaikan masalah tersebut, karena pada dasarnya etnis rohingya pernah diakui secara konstitusi pada tahun 1947 dan di hilangkan pada tahun 1982.

Pada akhir peremuan, Hidayat Nur Wahid menyebut pertemuan ini sebagai langkah positif bagi upaya penyelesaian konflik yg terjadi di rohingya. "Kami di indonesia dapat hidup berdampingan antaretnis dan agama, dan ini diharapkan menjadi contoh yang baik bagi penyelesaian konflik di rohingya," ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini. Ia juga berharap Pemerintah RI lebih berani memanfaatkan posisi penting Indonesia di forum regional dan internasional untuk menekan pemerintah Myanmar menyelesaikan masalah ini secara adil dan memerhatikan Hak Asasi Manusia warga negaranya sendiri.

sumber : http://pks.or.id/

Read More

PKS Tidak Akan Mengubah Target

Melbourne - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berbenah diri untuk menghadapi Pemilu 2014. Meskipun survei-survei menyatakan Suara Partai Islam menurun,  PKS tidak akan mengubah target yang sudah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional 2010 yang lalu, yakni menembus tiga besar.

Keyakinan itu disampaikan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ketika berdiskusi dengan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Melbourne, Australia, Selasa (6/11) malam. "Menjadi tiga besar adalah amanah Munas," katanya menjawab pertanyaan salah seorang peserta.

"Kami akan mencapainya dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang kami miliki. Kini kami terus memperkuat dan membenahi struktur, sehingga program kerja pemenangan dapat berjalan sesuai dengan yang kami harapkan," imbuh dia.

Terkait hasil survei yang menyebutkan menurunnya pamor partai Islam, Luthfi menyatakan hal itu sebagai semacam psywar jelang Pemilu 2014. Namun demikian PKS akan menjadikan survei yang dilakukan sejumlah lembaga tersebut sebagai masukan untuk melengkapi survei-survei yang dilakukan secara internal oleh PKS.

PKS, lanjut dia, juga melakukan survei secara berkala. Dan hasilnya berbeda dengan apa yang dipublikasikan lembaga-lembaga survei. Setelah Pilkada DKI misalnya, PKS melakukan survei dan hasilnya masih sesuai dengan target yang dicanangkan.

"Insya Allah kami akan membuktikan kami bisa lebih baik dari hasil-hasil survei yang selama ini dipublikasikan berbagai lembaga survei," tandasnya.

Menurut dia, hasil-hasil survei itu justru mencambuk partai-partai Islam, termasuk PKS untuk bekerja lebih keras memperbaiki kinerjanya di tengah-tengah masyarakat. "Saya memandang ini justru menjadi momentum yang baik untuk kebangkitan partai-partai Islam," tegasnya.

sumber : http://pks.or.id/

Read More

Hidayat Hadiri Konferensi Internasional Haji di Mekkah

Mekkah – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid, Selasa (31/10) menghadiri Konferensi Internasional  tentang Haji di Mekkah, Arab Saudi. Hadir pada konferensi tersebut tokoh-tokoh dari 39 negara termasuk dari yang minoritas muslim seperti Amerika Serikat, Inggris, Denmark, China, Perancis, Jerman, Jepang, New Zealand dan India. Konferensi ini juga dihadiri oleh dua imam dan khotib di Mekkah dan Mufti Kerajaan Saudi Arabia Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah dan ulama serta tokoh perempuan DR Aisyah Al Mannai, beliau Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam Universitas Qatar.

“Konferensi Internasional ini dibuka secara resmi Menteri Haji Arab Saudi DR Bandar bin Muhammad Hajjar. Konferensi yang bertemakan Haji sebagai ibadah dan perilaku berbudaya luhur ini membahas materi-materi terkait. Diantaranya adalah haji sebagai jembatan antara ibadah dan hadharah/ peradaban, haji yang mendorong perilaku berbudaya luhur, peran negara asal calon haji untuk siapkan jamaah haji berbudaya luhur, peran Saudi Arabia untuk menyiapkan sarana-sarana ibadah haji yang berperadaban tinggi, maksimalisasi peran social media untuk hadirkan haji berbudaya tinggi, serta peran kontributif media massa untuk kondusifkan pelaksanaan haji dengan perilaku yang berbudaya unggul,” papar Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI juga menyampaikan tentang pentingnya menginternalisasikan kesadaran jamaah haji untuk berperilaku dan berbudaya haji yang sangat dipentingkan akhir-akhir ini. Perilaku dan budaya ini yang sesungguhnya juga mereka lakukan setiap hari selama mereka berhaji.

“Saya menyampaikan tentang betapa pentingnya jamaah haji berperilaku dan berbudaya haji yaitu sikap toleransi di internal ummat dan prinsip inklusivisme dengan dunia internasional. Hal inilah yang sangat dipentingkan untuk direalisasikan di negara mereka masing-masing,” kata Hidayat Nur Wahid.

Hidayat menjelaskan, sikap toleransi atau tasamuh jelas terpraktekkan karena mereka (jamaah haji) akan melihat dan mengikuti beragam mazhab Islam selama mereka berhaji. Perbedaan diantara mereka itu ternyata tidak menimbulkan masalah apapun. “Haji dapat mereka lakukan dengan lancar, dan bahkan mereka selalu bisa saling tersenyum dan bahkan saling mendoakan. Toleransi ini semakin dibutuhkan ditengah munculnya banyak kelompok ekstrim dan radikal yang menimbulkan kekhawatiran meledaknya banyak konflik di internal ummat,” jelasnya.

Inklusivisme dengan dunia internasional, lanjut Hidayat, juga hal yang sesungguhnya dipraktekkan jamaah haji setiap hari, selama mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka juga pasti berjumpa dengan jamaah dari berbagai bangsa di dunia dengan beragam ras, tradisi, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Karenanya, ketika jamaah haji pulang ke Negara masing-masing, diharapkan mereka sudah bisa mencerahkan masyarakatnya dengan perilaku berbudaya seperti toleransi dan inklusivisme seperti ini.

“Hal ini semakin diperlukan, ketika akhir-akhir ini ummat sering dipojokkan dengan isu-isu inklusivisme negatif dan terorisme. Terlaksananya kesadaran akan kedua hal tersebut diatas akan memperkokoh realisasi ajaran yang berbudaya adi luhung yaitu Islam yang rahmatan lil alamiin, dan itu bisa menjadi bagian dari haji yang mabrur,” pungkasnya.

sumber : http://pks.or.id/

Read More

HNW Minta Kuota Haji Indonesia Ditambah

Mekkah – Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta kepada Menteri Haji Arab Saudi Menteri Haji Saudi Arabia DR Bandar bin Muhammad Hajjar untuk menambah kuota haji Indonesia. Hal ini mengingat daftar antrian haji di Indonesia sudah sampai tahun 2022. Bahkan di daerah lainnya ada yang lebih lama lagi. Hidayat mengusulkan untuk kuota jamaah haji Indonesia dinaikkan dengan mempertimbangkan realita antrian tersebut, atau merubah aturan tentang kuota.

Aspirasi ummat Islam Indonesia tersebut disampaikan langsung Hidayat Nur Wahid kepada Menteri haji Arab Saudi Menteri Haji Saudi Arabia DR Bandar bin Muhammad Hajjar di sela-sela acara Konferensi Internasional tentang haji di Mekkah Arab Saudi, Selasa (30/10).  

“Secara langsung Saya sampaikan ke Beliau bahwa sekarang ini antrian daftar tunggu sudah begitu sangat panjang, ada yang harus menunggu sampai tahun 2022 dan disebagian daerah ada yang lebih lama lagi. Tambahan kuota itu dengan mempertimbangkan animo berhaji yang berbeda-beda di satu negara dengan negara lainnya, atau dengan menghibahkan sisa kuota haji yang tidak terpenuhi di suatu negara untuk dihibahkan ke negara lain seperti di Indonesia,” kata Hidayat.

Kepada Menteri Haji Arab Saudi, Hidayat Nur Wahid juga mengusulkan agar pemerintah Arab Saudi pentingnya untuk memperlebar wilayah thawaf terutama di lantai dua dan tiga dengan menambah bangunan yang mengitari ka’bah yang memungkinkan jamaah haji untuk thawaf dengan leluasa. Sebagai informasi, wilayah sa’i telah diperlebar dengan sangat memadai. Oleh karenanya penting juga wilayah thawaf untuk diperlebar.

“Alhamdulillah areal sa’i telah diperlebar dengan sangat memadai. Karenanya, penting juga untuk memperlebar wilayah thawaf. Dengan begitu jamaah yang akan melakukan thawaf di lantai dua dan tiga akan bisa tertampung dalam jumlah yang lebih banyak dan bisa melaksanakan thawafnya dengan khusyuk dan nyaman sebagaimana khusyuk dan nyamannya sa’i,” usulnya.

Menurut Hidayat Nur Wahid, Menteri Haji Saudi Arabia menyambut baik masukan tersebut dan beliau berjanji akan serius membahas masalah ini dalam pertemuan dengan para menteri agama negera-negara OKI yang akan diselenggarakan dalam waktu yang tidak lama lagi.

Usai melaksanakan pengawasan Haji 1433 H/ 2012 M, Hidayat Nur Wahid mengikuti Konferensi Internasional tentang haji. Hadir pada konferensi tersebut tokoh-tokoh dari 39 negara termasuk dari yang minoritas muslim seperti Amerika Serikat, Inggris, Denmark, China, Perancis, Jerman, Jepang, New Zealand dan India.

“Konferensi Internasional ini dibuka secara resmi Menteri Haji Arab Saudi DR Bandar bin Muhammad Hajjar. Konferensi yang bertemakan Haji sebagai ibadah dan perilaku berbudaya luhur ini membahas materi haji sebagai jembatan antara ibadah dan hadharah/ peradaban, haji yang mendorong perilaku berbudaya luhur, peran negara asal calon haji untuk siapkan jamaah haji berbudaya luhur,” papar Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI juga menyampaikan tentang pentingnya menginternalisasikan kesadaran jamaah haji untuk berperilaku dan berbudaya haji yang sangat dipentingkan akhir-akhir ini.  Perilaku dan budaya ini yang sesungguhnya juga mereka lakukan setiap hari selama mereka berhaji.

“Saya menyampaikan tentang betapa pentingnya jamaah haji berperilaku dan berbudaya haji yaitu sikap toleransi di internal ummat dan prinsip inklusivisme dengan dunia internasional. Hal inilah yang sangat dipentingkan untuk direalisasikan di negara mereka masing-masing,” kata Hidayat Nur Wahid.

sumber : http://pks.or.id/

Read More

PKS BATANG TEBAR RIBUAN DAGING QURBAN

DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kabupaten Batang menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada Minggu, 28 Oktober 2012, yang kegiatannya berpusat di kediaman Bapak H.Slamet Munawar. Beliau adalah ketua DPC PKS kecamatan Batang.

Menurut Ahmad Rofik, PKS Batang menyembelih Lima ekor sapi dan lebih dari tiga puluh ekor kambing yang telah dihimpun baik dari kader, simpatisan, maupun pihak non partai yang memercayakan hewan qurban mereka kepada PKS. “Banyaknya pihak luar yang ikut qurban bersama kami, tentu menjadikan PKS memiliki kebanggaan tersendiri. Kami dipercaya, maka kami akan berusaha melakukan perbaikan semaksimal mungkin untuk rakyat.” Tuturnya selaku ketua panitia qurban tahun 2012 ini.

Seluruh kader dan simpatisan bahu membahu, bekerjasama melaksanakan seluruh kegiatan agar berjalan sukses. PKS yang memang selalu mengedepankan profesionalitas, terus melakukan optimalisasi kinerja dakwah sehingga ke depan partai yang terkenal bersih ini mampu mensejahterakan masyarakat di seluruh penjuru Batang pada khususnya, di Indonesia pada umumnya. Tidak hanya rame menjelang pemilu, namun saat hari-hari biasa pun selalu ada kegiatan yang mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Contohnya mengadakan bakti sosial, pos lansia, mengadakan pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain.

Muhamad Jumadi selaku ketua DPD PKS kabupaten Batang menuturkan, bahwa kegiatan qurban tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya. Selain sebagai niatan suci untuk beribadah kepada Allah SWT, PKS membuktikan mampu menunjukkan kontribusi nyata untuk masyarakat Batang. "Distribusi daging qurban ini meliputi seluruh kecamatan di kabupaten Batang. Mulai dari kecamatan Tersono sampai Warungasem. Kami melakukan pemerataan pembagian daging qurban sesuai data dari kader PKS. Untuk beberapa desa yang sama sekali tak mengadakan penyembelihan hewan qurban, PKS mengirimkan kambing ke sana.

Muhammad Jumadi menambahkan, dengan ribuah daging yang dibagikan, menunjukkan masih banyak ribuan harapan pula untuk rakyat Batang. Kondisi Batang yang seperti sekarang ini dirasa masih banyak yang harus dibenahi. Untuk itu, PKS mencoba selalu hadir untuk berkontribusi membangun Batang.

“Dari kegiatan ini, tentu kami ingin tahun depan selalu ada peningkatan. Makin banyak yang berqurban, makin banyak harapan, dan makin jaya Batang di masa depan.” pungkasnya.

Read More

RESES ANGGOTA DPRD PROP. JATENG Ust. MADI MULYANA

Subah,
Sabtu, 31 Maret 2012

Masa reses anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah dalam akhir bulan Maret ini benar-benar dimaksimalkan oleh jajaran Pengurus DPD PKS Kabupaten Batang dengan menjaring aspirasi masyarakat Batang, khususnya warga Subah dan sekitarnya.
Dalam reses kali ini yang diadakan di Balai Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Madi Mulyana, S.Pd. menghimbau masyarakat untuk menyampaikan asprirasi warganya di daerahnya masing-masing. Adapun untuk penyampaian aspirasi tersebut, bisa melewati tiga jalur aspirasi, diantaranya :
1. Melalui Desa (Musrembang);
2. Melalui Kepada Daerah Setempat (Bupati); dan
3. Melalui anggota dewan baik yang berada di Kabupaten, Propinsi maupun yang ada di Pusat.
Anggota DPRD Prop. Jateng dari Dapil 10 yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang, mengatakan bahwa maju tidaknya sebuah desa itu jangan hanya mengandalkan pada ABPD saja, tetapi bisa melalui APBD Propinsi maupun APBN. Selain itu warga masyarakat desa dihimbau jangan cuma menggantungkan perekonomiannya hanya mengandalkan dari satu mata pencaharian. Dan tidak kalah pentingnya adalah diharapkan masyarakat untuk saling bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memajukan daerahnya masing-masing, ujar anggota DPRD Propinsi Jateng Komisi E ini dihadapan warga yang memenuhi aula balai desa Subah.
Dalam penyampaian aspirasinya, Sutikno sangat berterima kasih kepada PKS karena dalam rapat paripurna yang membahas kenaikan BBM dengan tegas telah menolak kenaikan harga bbm tersebut tanpa syarat, walaupun pada akhirnya kalah. Ia juga meminta anggota dewan dari PKS tetap istiqomah dalam menolak kenaikan harga BBM. Selain menolak kenaikan BBM, ia juga tidak setuju dengan program BLSM atau yg dulunya BLT, karena program tersebut selain memicu gesekan antar warga karena ingin saling mendapatkan juga membuat masyarakat menjadi malas, ujarnya mantan kepala desa ini.
Ketua DPD PKS Kab. Batang, Much. Jumadi memaparkan, walaupun di kabupaten Batang belum terwakilkan anggota dewan dari PKS, kami tetap rutin menjaring aspirasi masyarakat baik yang melalui reses maupun langsung ke pengurus PKS yang ada dari mulai ranting sampai kabupaten serta kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa PKS benar-benar berkiprah bagi masyarakat Batang tidak hanya bekerja menjelang pemilu saja, sesuai dengan salah satu tujuanya “PKS Bekerja untuk Kabupaten Batang” ungkap ketua DPD PKS dua kali berturut-turut ini.
Selain menjaring aspirasi dari masyarakat yang hadir, mantan anggota komisi B ini juga menyempatkan waktunya untuk meninjau jembatan gantung yang berada di dukuh Liyangan, Desa Subah, yang merupakan salah satu akses jalan penghubung untuk ke masyarakat di sekitarnya yang berada diseberang sungai. Saat kunjungan dilakukan, Totok, seorang warga setempat berharap agar anggota DPRD Prop. Jateng dari F-PKS ini untuk menfasilitasi agar jembatan ditempat tinggal sekitarnya ini untuk diperhatikan mengingat jembatan gantung ini merupakan jembatan penghubung dengan masyarakat yang berada disebarang sungai.

Read More

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan Anis Byarwati Raih Doktor Terbaik Unair

“Tak banyak perempuan yang seperti Anis Byarwati. Ketua DPP PKS bidang perempuan itu tergolong sibuk. Meski menjadi politikus, mengurus akademi D-3, dan bersekolah lagi, suami serta delapan anaknya tetap terurus baik. Anis membuktikan, sibuk dan berkarya di luar rumah bisa dilakukan sekaligus dengan mengurus keluarga,” ujar Kardono Setyorakhmadi.

WAJAH Anis Byarwati semringah Sabtu(20/10) kemarin. Begitu pula keluarganya. Sebab, perempuan kelahiran Surabaya 45 tahun silam tersebut dinobatkan sebagai wisudawan terbaik jenjang S-3 di auditorium Universitas Airlangga (Unair). Doktor ekonomi Islam tersebut lulus dalam waktu tiga tahun saja.

Anis mengaku lega. Dia menyebutnya sebagai keberhasilan keluarga. “Kalau tidak didukung suami ini, mana bisa saya lulus seperti ini,” ujarnya melirik Isbir Renwarin, suaminya, yang berdiri di sampingnya sambil menenteng kamera DSLR. Anis juga menyebut delapan anaknya sebagai orang-orang paling penting yang membantu dirinya.

Karena berdomisili di Jakarta, jadwal Anis ketika kuliah S-3 memang sangat padat. Terutama Sabtu dan Minggu, saat kuliah itu dilangsungkan. “Sabtu pukul 03.00, saya sudah bangun untuk mengejar flight pertama ke Surabaya pukul 06.00,” ucapnya. Begitu datang, dia langsung menuju Kampus B Unair dan kuliah hingga pukul 17.00. “Setelah itu, baru bisa beristirahat di guest house Unair dan berdiskusi,” tambahnya.

Minggu sekitar pukul 08.00, dia check out, tetap melanjutkan kuliah, dan sorenya langsung balik ke Jakarta. Begitu terus setiap akhir pekan. Kesibukannya bukan itu saja. Ibu delapan anak tersebut merupakan salah seorang ketua DPP partai yang kegiatannya menjelang pileg makin meningkat. Dia masih harus mengelola Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta Jurusan Financial Management, akademi D-3 miliknya. Urusan domestik pun tak kalah banyak. Maklum, Anis dikaruniai delapan anak.

Dengan moto “pengukuhan keluarga” dalam bidang yang diketuainya di DPP PKS, bagaimana bisa dia menjalankan semua kesibukan itu namun tak melalaikan keluarga? Bukankah semakin sedikit waktu untuk keluarga? Jawaban Anis awalnya adalah jawaban klasik. Yakni, yang terpenting adalah kuantitas, bukan kualitas.

Seperti apa praktiknya? Barulah Anis menunjukkan jawaban konkret. “Yang pertama, masalah pembagian tanggung jawab dan manajemen,” tuturnya.

Untuk itu, yang pertama dilakukan adalah menyatukan visi dan misi dengan suami. “Itu yang utama. Saya pun beruntung mendapat suami yang sudah satu visi. Kebetulan juga satu partai,” katanya lantas tersenyum. Isbir Renwarin juga menjadi salah seorang ketua di DPP PKS. Dia menjabat ketua Wilayah Dakwah Indonesia Timur.

Sama-sama menjadi politikus (dan yang pasti akan sibuk dengan agenda partai), Anis menyadari bahwa anak-anaknya rentan kurang perhatian. Karena itu, Anis mempunyai sejumlah kiat. Trik yang umum, menarik bibi untuk tinggal bersama dan menjadi kepala bagian rumah tangga. Dia menyempatkan diri untuk selalu berkomunikasi (yang biasanya dilakukan setelah salat berjamaah Subuh, Magrib, dan Isya).

Anis punya trik khusus. Yakni, menjadikan anak-anak sebagai “sekutu“ dalam mengurus rumah tangga. “Gampangannya seperti itu. Karena kami mempunyai delapan anak, empat anak yang sudah besar kebagian tanggung jawab mengurus empat adiknya. Termasuk memberikan bantuan belajar,” ucapnya.

Tidak tanggung-tanggung, empat anak terbesarnya juga diberi “gaji” layaknya guru les privat. “Saya beri pilihan. Apakah mau dipanggilkan guru les privat atau kalian sendiri yang mengajari adik-adik?” tuturnya. Karena mendapat tambahan uang saku, tentu saja keempat anaknya yang pertama langsung bertanya kembali. “Berapa Umi, kalau kami yang mengajar?” ujar anaknya sebagaimana ditirukan Anis.

Sistem yang diterapkan pun profesional. Bila salah seorang “guru” harus ujian, dia harus absen. “Honornya” selama absen harus diberikan kepada saudara yang menggantikan. “Saya yakin, mereka akan lebih bijak menggunakan uangnya karena mereka peroleh dengan keringat sendiri,” terangnya. Anak-anak senang dapat uang saku, Anis pun senang anak-anaknya mulai belajar bertanggung jawab dan mandiri.

Selain itu, sang ayah tak kalah kreatif. Secara acak, tiba-tiba saja dia mengumumkan ada perlombaan di kalangan anak-anaknya. Yakni, yang paling bagus dan rapi menata kamar akan mendapat hadiah Rp 500 ribu. Dengan metode interaktif seperti itu, tentu saja tiap anak berusaha keras merapikan dan menata kamarnya menjadi yang paling bagus dan indah. Rumah pun bersih serta rapi.

Selain mengadakan lomba dan memberikan insentif, Anis membagi tanggung jawab mengelola kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dia menyesuaikan dengan kemampuan serta karakter anak-anaknya. “Misalnya, anak kedua diberi beban tanggung jawab beres-beres rumah. Kemudian, ada yang menyapu halaman. Begitu seterusnya,” katanya.

Namun, Anis mengaku tak pernah menyuruh begitu saja. Dia sering menggelar dialog. Apa saja yang dikeluhkan? Apa ada masalah ketika menata rumah? Secara tak langsung, Anis telah mengajarkan tanggung jawab sekaligus membuat anak-anak tahu dan terlibat mengelola rumah secara mandiri.

Hingga pada satu titik, Anis dan suaminya tak perlu khawatir lagi ketika harus meninggalkan rumah untuk kepentingan partai maupun kepentingan yang lain. “Karena itu, saya bersyukur karena anak-anak bisa 'dilepas' dan mandiri. Saya bisa berfokus menjalani kuliah S-3 atau mengurusi politik,” ungkapnya.

Anis buru-buru menambahkan, anak-anaknya bisa mengeluh atau berbicara apa saja dan kapan saja ketika dirinya berada di luar rumah. “Kalau memang sifatnya mendesak, apa pun kepentingan saya di luar pasti akan saya tinggalkan untuk menyelesaikannya,” tegasnya.

Dengan hasil penerapan manajemen unik tersebut di rumah, dia kemudian mengadakan semacam sekolah di bidangnya. “Namanya sekolah keluarga. Bisa untuk istri, suami, dan untuk pasangan yang akan menikah,” terangnya. Hingga kemarin, telah ada 125 sekolah keluarga PKS itu di seluruh Indonesia.

Anis mempunyai pandangan yang cukup radikal terkait dengan perempuan dalam Islam. Menurut dia, kewajiban seorang muslimah dalam pernikahan itu yang pertama adalah kepada dirinya. “Dia (muslimah) harus mau maju dan berupaya tidak stuck. Dia harus pandai di luar dan mampu menunjukkan kiprah ke masyarakat. Itu muslimah yang baik,” tambahnya.

Tapi, dalam pandangan dia, kepandaian dan kepintaran muslimah itu di luar saja, jangan sampai di keluarga. “Contohnya, saya ini doktor. Tapi, doktor saya ini hanya di luaran. Begitu di dalam keluarga, saya akan tunduk kepada suami. Itulah yang membedakan pandangan saya dari kaum feminis,” tuturnya.

Menurut dia, seorang suami juga harus melihat potensi istrinya. Selanjutnya, menjadikan istrinya memenuhi potensi terbaiknya supaya berguna bagi masyarakat.

Dengan konsep seperti itu, perempuan sah-sah saja berhasil dalam karir dan sibuk. Tapi, tidak harus melalaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu. “Bisa berlaku pada perempuan mana pun kok ini,” ucapnya kemudian tersenyum. (*/c5/nda)

Read More

Persatuan Istri Anggota DPR dari FPKS Jenguk Pepeng

Jakarta - Sebagai bagian dari apresiasi terhadap komitmen seniman sekaligus budayawan Ferrasta Soebardi atau yang akrab dipanggil Pepeng, Persatuan Istri Anggota Fraksi PKS DPR RI berinisiatif untuk mengunjungi sekaligus menjenguk Pepeng di kediamannya di Cinere, Selasa (23/10).

Silaturrahim ini dipimpin langsung oleh Ketua Persatuan Istri Anggota Fraksi PKS DPR RI, dr. Diana Hidayat Nur Wahid.

Menurut Diana, kunjungan ini merupakan silaturrahim sekaligus apresiasi terhadap Pepeng yang dianggap berusaha terus memajukan dunia seni dan budaya di Indonesia, dengan etika dan nilai-nilai yang lurus. Padahal, kondisi kesehatan Pepeng sendiri tidak mendukung untuk melaksanakan hal tersebut.

“Dengan kondisinya saat ini, Mas Pepeng tak menyerah untuk terus memberikan hiburan bagi masyarakat Indonesia. Ini bentuk apresiasi kami atas kegigihan itu,” kata Diana.

Istri Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid ini berharap, Pepeng menjadi inspirasi bagi pekerja seni dan aktor-aktor muda di Indonesia. Diana juga menegaskan bahwa, dunia seni tidak selalu identik dengan hingar-bingar hiburan atau foya-foya, tapi justru merupakan refleksi atas kondisi sekitar.

“Saya yakin dan percaya, Mas Pepeng adalah inspirasi bagi seniman dan aktor-aktor muda yang kini berkiprah di dunia hiburan di Indonesia. Menghibur, tapi tetap santun dan menjaga etika,” terang Diana.

Dalam kunjungan ini Diana beserta Pengurus Organisasi Istri Anggota Fraksi PKS DPR RI menyampaikan dukungan terhadap kegiatan Pepeng dan memintanya untuk terus konsisten memperjuangan seni dan budaya yang beretika.

“Kami menyampaikan dukungan dan harapan semoga Mas Pepeng terus berkiprah di dunia hiburan dengan nilai dan pesan kebaikannya,” tutup Diana.

Read More

8 Usulan Fraksi PKS Terhadap RUU Penyiaran

Pertama, Fraksi PKS berpendapat tujuan penyelenggaraan penyiaran untuk “menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa” yang termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu dimasukan dalam RUU Penyiaran ini. Hal ini penting agar program siaran yang ditonton setiap hari oleh masyarakat Indonesia dapat melahirkan bangsa yang taat beragama dan bangga sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Kedua, 10% (sepuluh persen) muatan lokal dalam sistem siaran berjaringan pada Pasal 44 terlalu kecil. Kami mengusulkan muatan lokal penyiaran sekurang-kurangnya 33% dari total program siaran setiap hari. Tujuannya agar terjadi pertumbuhan pendapatan daerah, pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah, melestarikan kearifan lokal dan pengembangan produksi kreatif lokal.

Ketiga, terkait dengan Pasal 6 yang menerangkan tentang hak warga negara dalam penyelenggaraan penyiaran. Fraksi PKS berpendapat perlu didukung dengan Pasal yang menyebutkan adanya penganggaran dana khusus untuk kegiatan media watch dan media literasi. Pasal ini penting agar masyarakat dapat berperan aktif memantau acara TV dan radio sebagai mitra Komisi Penyiaran Indonesia.

Keempat, Fraksi PKS berpendapat bahwa keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) dalam penyelenggaraan penyiaran ini sangat penting untuk menjamin tidak adanya monopoli dalam isi siaran yang dilakukan oleh segilintir pemilik saham industri penyiaran. Untuk itu, Fraksi PKS mengusulkan agar UU ini mewajibkan Penerapan Program Kepemilikan Saham oleh Pekerja atau biasa disebut Employee Stock Ownership Program (ESOP) yang sudah berlaku di negara maju. Fraksi PKS mengusulkan agar pekerja media penyiaran dikecualikan dalam UU Perseroan Terbatas. Sahabat-sahabat kita para pekerja media diatas balkon dapat memiliki sekurang-kurangnya 20% dari total saham industri penyiaran dan perwakilan pekerjanya memiliki hak sebagai komisaris dalam perusahaan. Dengan diterapkannya Pasal ini, Fraksi PKS meyakini akan melahirkan kesejahteraan bagi pekerja media penyiaran, hubungan kerja yang sederajat (equal), independensi, dan profesionalitas dalam pemberitaan di media penyiaran baik TV maupun radio. Dampaknya diharapkan dapat memunculkan program isi siaran yang sehat, mendidik, dan bertanggungjawab untuk publik.  Fraksi PKS berharap hak ini juga dapat diberlakukan bagi pekerja media massa cetak dengan merevisi UU Jurnalistik.

Kelima, terkait dengan Standar Program Siaran, Fraksi PKS berpendapat perlu adanya pelarangan 100% terhadap program siaran, termasuk periklanan yang mensosialisasikan  zat adiktif termasuk rokok, narkotika, psikotropika, alkohol, perjudian, mistik, dan supranatural. Klausul pelarangan program siaran dan iklan yang mensosialisasikan zat adiktif termasuk rokok ini penting untuk mengimplementasikan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menerangkan bahwa tembakau (bahan rokok) termasuk dalam zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan kematian sebagaimana dikuatkan dengan berbagai keputusan Mahkamah Konstitusi. Fraksi PKS meminta agar semua Fraksi di DPR RI berkontribusi untuk mencegah bahaya zat adiktif, termasuk rokok yang telah menelan banyak korban, terutama anak-anak dan bayi. Menurut hasil riset Kementerian Kesehatan, 11 juta bayi pada usia 0-4 tahun sudah mengalami gangguan kesehatan akibat asap rokok. Sedangkan jumlah perokok anak-anak menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan 1,4 juta anak dibawah usia 14 tahun adalah perokok aktif. Jika ini tidak dihentikan maka Indonesia akan kehilangan SDM terbaiknya di masa yang akan datang.

Keenam, dalam Standar Program Siaran, Fraksi PKS berpendapat perlunya pengokohan isi siaran pendidikan dan akhlak mulia sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan program isi siaran setiap hari. Hal ini untuk mendukung UUD NKRI Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat 3 dan 4 yang berbunyi : (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Ketujuh, Fraksi PKS berpendapat perlu adanya Pasal yang memberikan jaminan dan perlindungan bagi konten program siaran produksi dalam negeri. Kami mengusulkan agar program siaran produksi dalam negeri sekurang-kurangnya 60% dari keseluruhan isi siaran setiap hari. Hal ini penting untuk memajukan industri kreatif dalam negeri dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Dengan diberlakukan ini, kami berharap tidak terjadi brain drain dimana SDM terbaik kita lari keluar negeri bekerja di rumah produksi (production house) asing karena kurang perlindungan, jaminan, dan penghargaan di dalam negeri.

Kedelapan, Fraksi PKS berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran (LPS, LPK, LPB dan LPPM) atas ketentuan yang diatur dalam RUU Penyiaran ini tidak cukup hanya dengan sanksi administratif dan pencabutan ijin penyiaran, tetapi juga harus dikenakan sanksi pidana. Hal ini penting sebagai upaya perlindungan Negara terhadap hak publik mendapatkan isi siaran yang sehat, mendidik dan bertanggungjawab. Selain itu, sanksi pidana tidak perlu dikhawatirkan manakala tidak terjadi pelanggaran atas isi siaran oleh lembaga penyiaran.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Read More

“Ghaib”, Game Mengusir Setan Ciptaan Mahasiswa ITB

Seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) membuat game horor berjudul Ghaib. Mengangkat tema lokal, senjata pengusir hantunya cukup membacakan ayat suci Al Quran. Game yang dibuat selama dua tahun itu cukup seru dan menegangkan.
Game buatan Satrio Dewantono, 21 tahun, itu tengah dipamerkan di acara Pagelaran Mahasiswa Nasional bidang Teknologi dan Informasi (Gemastik) di ITB yang berlangsung Rabu – Kamis, 10-11 Oktober 2012. Game tiga dimensi (3D) itu juga lolos sebagai finalis di kategori permainan pada acara tersebut. Sejumlah pengunjung antri menonton dan memainkannya di Campus Center barat ITB.
Ghaib terdiri dari 6 level. Setiap level yang masih terangkai dalam satu cerita, berlatar tempat berbeda. Diantaranya di dalam hutan, Puskesmas, dan kuburan. “Hantunya ada kuntilanak, pocong, dan palasik (kepala terbang),” ujarnya di ITB, Rabu, 10 Oktober 2012.
Kisah game itu berawal dari kakak adik Ikrar dan Alya yang mengalami kecelakaan mobil saat malam hari. Keduanya lalu terpisah di lokasi kecelakaan yang dekat kawasan hutan. Pemain yang menjadi Ikrar, berusaha mencari Alya.
Pencarian itu mendebarkan. Hanya berbekal lampu senter dan kitab Alquran yang selalu terbuka di tangan kanan, pemain harus menghadapi hantu di lokasi. Saat terdengar suara tertawa kuntilanak yang keras misalnya, sosoknya masih sulit dicari.
Pada situasi seperti itu, muncul ayat demi seayat surat pendek Alquran di laya bawah seperti teks terjemahan film di bioskop atau televisi. Ayat berhuruf Arab itu harus dibaca dengan benar untuk menjauhkan jarak hantu dan serangannya. Satrio memasukkan 10 surat berayat pendek (juz amma).
Ketegangan muncul tiap kali hantu mendekat dan selalu dari arah belakang. Saking takutnya, ada pemain yang terlupa membaca ayat suci. Dalam hitungan detik, sang hantu akan mendekat dan mengakhiri permainan. “Game ini juga melatih orang membaca Alquran,” ujar mahasiswa Teknik Informasi ITB 2009 itu.
Gagasan game itu muncul ketika Satrio memegang Alquran saat ingin membuat game yang berbeda. “Kayaknya seru lawan setan pakai Alquran,” ujarnya. Sejak dua tahun lalu, ia membuat game itu di kamar kosnya di Jalan Tubagus Ismail. Sehari rata-rata ia habiskan 4 jam. Kadang ia bolos kuliah karena keasyikan membuat programnya.
Game yang juga menghabiskan uang produksi Rp 2,5 juta itu tak dijual. Ia membebaskan siapa pun yang suka mengunduhnya di ghaibthegame.wordpress.com.(fq/tempo)
sumber : eramuslim

Read More

Video Klip kabeh dadi Humas resmi diluncurkan

Semarang, PKS Jateng Online—Sebagai bagian dari agenda dan program ‘kabeh dadi humas’, tim humas PKS Jateng secara resmi meluncurkan video clip dan maskot kabeh dadi humas, sabtu (13/10) di gedung LPMP Jawa Tengah, bersamaan dengan diselenggarakannya Pelatihan Optimalisasi Web dan Media Sosial.

Untuk maskot yang bernama mas blangkon tersebut diidentikkan dengan pakaian Jawa yang sumringah dan tampak segar. Hal tersebut identik dengan PKS yang selalu mengedepankan kesegaran dalam setiap pengemasan piarnya. Oleh karena itu, dalam program kabeh dadi humas ini akan dimaksimalkan peran – peran kehumasan dari setiap kader.

Selain maskot, dalam kesempatan tersebut juga secara resmi diluncurkan video clip kabeh dadi humas. Video yang berdurasi 4 menit tersebut menceritakan bahwa setiap hal baik yang dilakukan oleh kader PKS berhak untuk dipublikasikan, dan sudah emnjadi tugas setiap kader untuk mempublikasikan setiap hal baik yang dilakukan oleh PKS, baik secara kepartaian maupun individual kadernya.

sumber : PKS Jateng

Read More

Kabeh Dadi Humas', Humas Massal ala PKS

SEMARANG, Jaringnews.com - PKS Jateng meluncurkan program 'Kabeh dadi humas' yang artinya 'semua menjadi humas', untuk menghadapi Pemilu 2014. Dengan modal kader dan simpatisan yang sekarang mencapai 50 ribu lebih, PKS optimis akan meraup suara 1,8 juta. Mereka secara aktif akan menjadi ujung tombak dalam mempromosikan partai.

Menurut Ketua Bidang Humas DPW PKS Jateng Agung Setia Bakti, peluncuran program ‘kabeh dadi humas’ akan dilakukan Sabtu, (13/10) di Gedung LPMP Semarang.

“Secara serentak besok kita akan meluncurkan program ‘kabeh dadi humas. Kami berharap ini akan menjadi embrio program secara nasional,” kata Agung dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (12/10/2012).

Menurutnya dengan program tersebut semua kader dan simpatisan memiliki tanggung jawab bersama dalam mempromosikan partai. Sementara humas struktural partai sifatnya hanya mengkoordinasikan aspek kegiatan formalnya. Sebagai partai kader, program  itu akan sangat efektif sekali.

"Di Jateng tercatat ada lebih dari 50 ribu kader aktif dan militan. Merekalah humas partai yang sesungguhnya," katanya.

Sebagai humas partai, para kader bertanggung jawab atas pencitraan partainya dalam segala aspek. Perilaku keseharian para kader juga menjadi cerminan yang langsung terlihat oleh publik. Inilah yang membentuk citra partai di akar rumput.

"Wajah kita, adalah wajah partai kita. Semangat itulah yang kami coba bangun,” jelasnya.

Dengan kekuatan kader humas inilah, PKS yakin target suara 1.814.880 suara di Jateng pada Pemilu 2014 mendatang akan terwujud. Target ini hampir dua kali lipat dari perolehan suara 2009 sebesar 1.076.033.

Untuk menginternalisasikan gerakan ini secara masif humas DPW bekerja sama dengan bidang kaderisasi untuk sosialisasinya. Selain itu dirancang pula berbagai simbolisasi dan aneka rupa konten gerakan untuk didistribusikan ke kader. Salah satunya melalui produksi lagu dan klip video 'kabeh dadi humas' yang bisa disaksikan langsung lewat website dan akun YouTube PKS Jateng.

Gerakan 'kabeh dadi humas' akan diluncurkan pada saat pembukaan pelatihan optimalisasi web dan media sosial PKS se-Jateng, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober di gedung LPMP, Semarang. Peluncuran langsung oleh Ketua Bidang Humas DPP PKS Dr Mardani Ali Sera Mardani.

Sedangkan pelatihan yang diikuti seluruh humas struktural PKS kab/kota se-Jateng merupakan salah satu program untuk mengakselerasi gerakan 'kabeh dadi humas' lewat media sosial dan online.

Read More

ACT Imbau Masyarakat Berkurban untuk Pengungsi Rohingya

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyerukan agar masyarakat Indonesia untuk melakukan kurban bagi pengungsi Rohingya di Myanmar pada Hari Raya Idul Adha.

"Kami mengimbau masyarakat Indonesia untuk melakukan kurban di Rohingya, karena lebih tepat sasaran di tempat pengungsian," ujar Direktur Tanggap Kemanusiaan Global ACT, Doddy Hidayat di Jakarta, Senin.

Di lokasi pengungsian yang serba kekurangan, lanjut dia, kurban akan lebih bermanfaat untuk perbaikan gizi bagi pengungsi. "Kami menargetkan bisa melakukan kurban sebanyak 1.000 ekor sapi," harap dia.

Masyarakat Indonesia yang ingin berkurban, lanjut dia, bisa menyalurkannya ke Lembaga Kemanusiaan ACT.

Kurban itu, lanjut dia, merupakan bagian dari Global Qurban yang menargetkan 5000 ekor sapi dan 5000 ekor kambing untuk 1.000.000 penerima manfaat. Kurban tersebut akan didistribusikan di daerah tertinggal, daerah rawan bencana dan wilayah konflik baik sekala nasional maupun internasional.

Selain mempunyai program kurban bagi pengungsi Rohingya, ACT juga mempunyai program lainnya yakni membangun tempat perlindungan atau "shelter" bagi pengungsi yang berada di Provinsi Rakhine, Myanmar itu.

Rencananya, ACT akan membangun tempat perlindungan yang terintegrasi yang terdiri dari rumah sakit, sanitasi, tempat bermain, sekolah dan rumah ibadah.

Etnis Rohingya di Myanmar mengalami tindak kekerasan oleh tentara Myanmar selama bertahun-tahun.

Badan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR) melaporkan pasukan keamanan Myanmar berada di balik upaya penghapusan etnis Rohingya sehingga konflik yang terjadi di Myanmar. Konflik itu telah memakan korban dalam jumlah besar dari etnis Rohingya dan sekitar 80.000 orang mengungsi.

Read More

PKS apresiasi pidato SBY seputar Kisruh KPK vs POLRI

PKS apresiasi pidato SBY seputar Kisruh KPK vs POLRI

Aboebakar Alhabsyi

Jakarta, PKS Jateng Online—Kisruh dua lembaga  Indonesia, KPK dan POLRI menuai protes keras dari sejmulah kalangan. Lalu setelah Presiden melakukan pidato seputar kisruh tersebut, banyak pihak memuji pidato SBY tersebut, salah satunya adalah anggota DPRRI. Anggota Komisi III DPR dari PKS Aboebakar Alhabsy mengapresiasi Pidato Presiden SBY dalam menyelesaikan perseteruan antara Polri dan KPK. Menurutnya, pidato Presiden SBY dinantikan masyarakat Indonesia.

Politisi PKS ini juga mengapresiasi kesuksesan Presiden menjembatani komunikasi antara KPK dan Polri. "Ini yang telah lama diharapkan publik," ungkapnya.

Anggota DPR ini menilai apa yang disampaikan presiden sudah tepat. Khususnya, sebagai penegak hukum komisioner KPK jangan terlalu mengedepankan publisitas media di tengah due process of law.

"Itu dulu kan juga janji Abraham Samad saat fit and proper test, semoga saja tak lupa. Apalagi mengumbar statemen tidak memerlukan political will dari DPR dan Presiden. Nah, sekarang ternyata akhirnya juga meminta Presiden turun gunung," ungkapnya mengingatkan KPK.

Untuk itu, Aboebakar meminta agar janganlah hal itu sampai terluang lagi. Pasalnya, bila sering melakukan curhat politik kepada publik melalui media, hal tersebut berpotensi membuat disharmonisasi hubungan antar lembaga.

Selain itu, dia juga mengapresiasi sikap tegas presiden untuk menghentikan pembahasan RUU KPK. Karena di pemerintah SBY sebagai kepala pemerintahan, di sisi lain sebagai ketua dewan pembina partai, semoga saja fraksinya segera mengikuti instruksi tersebut.

Lebih lanjut ia berharap, apa yang dicapai oleh KPK dan Polri hari ini serta apa yang disampaikan oleh Presiden akan segera dapat diimplementasikan.

Ia tidak ingin apa yang terjadi tak sekedar sebagai angin segar saja. Karena masih banyak PR menunggu. Di antaranya, kasus Hambalang, Wisma Atlet dan Century sudah menunggu. Karena itu, pesannya, jangan membuang energi untuk perkara yang kurang penting.

Read More

Sikap Fraksi PKS DPR RI Terkait Perseturuan KPK dengan POLRI

Jakarta(8/10) - Dalam seminggu terakhir ini masyarakat kembali diperlihatkan perseteruan antara dua lembaga negara penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Perseteruan yang menjurus pada konflik terbuka itu tak hanya akan menghambat proses penegakkan hukum, terutama pemberantasan korupsi, juga memicu ketegangan di masyarakat. Perseteruan itu juga dikhawatirkan akan menghilangkan wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum di Indonesia.

Semestinya KPK dan POLRI perlu meningkatkan sinergi untuk menegakkan hukum terutama dalam hal pemberantasan korupsi, mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa yang kini menjadi musuh utama masyarakat. Keberadaan KPK sebagai lembaga yang diharapkan dapat menjadi katalisator pemberantasan korupsi di Indonesia sangat dibutuhkan.

Meski masih perlu ditingkatkan kinerja KPK, tentu dengan bersinergi bersama POLRI, seperti para penyidik POLRI yang ditugaskan di KPK seperti Kompol Novel Baswedan tersebut patut diberi apresiasi. Peran POLRI pun tak tergantikan dengan keberadaan KPK selama ini, bahkan UU Tipikor menentukan bahwa tugas KPK diantaranya melakukan supervisi kepada POLRI untuk meningkatkan kinerja dalam memberantas korupsi.

Program pemberantasan korupsi tak boleh dikalahkan oleh arogansi lembaga, apalagi oleh kepentingan kelompok atau individual tertentu. Gerakan pemberantasan korupsi harus tetap berjalan di Indonesia, hingga cita-cita kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Oleh karena itu FPKS DPRI perlu menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. FPKS menyesalkan dan prihatin dengan perseteruan yang terjadi antara KPK dengan POLRI yang menjurus pada konflik terbuka di masyarakat, dan meminta KPK dan POLRI untuk segera menghentikan polemik dan pertikaian untuk kembali melakukan sinergi dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.  Berlarut-larutnya masalah perseteruan ini, dan tidak segera menghadirkan sinergi yang positif, hanya akan menguntungkan para koruptor, yang merasa tidak nyaman melihat kerjasama  yang bagus dan menguat antara KPK dan Kepolisian dalam memberantas korupsi.
2. Kami menegaskan komitmen untuk menguatkan institusi KPK dan menguatkan institusi POLRI untuk optimalisasi pemberantasan korupsi sesuai dengan aturan hukum, dan mengingatkan bahwa semestinya para personil pimpinan KPK dan POLRI bisa menghadirkan keteladanan dan bersikap negarawan, ketika mengatasi masalah yang ada diantara keduanya.
3. Sekalipun demikian, aparat penegak hukum (KPK, POLRI) tidak boleh melupakan kasus besar yang saat ini sedang diproses. Perseteruan ini harus dihentikan karena potensial dijadikan alat untuk mengalihkan persoalan dari kasus-kasus seperti Kasus BLBI, Kasus Century, Kasus Hambalang, Kasus Simulator SIM, Kasus Mafia Pajak, Kasus Vaksin Flu Burung dan segera menyelesaikan masalah tersebut, agar uang negara dapat diselamatkan dan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat banyak.

Demikianlah pernyataan sikap FPKS DPR RI terhadap masalah ini.

Jakarta, 8 Oktober 2012

 

Read More

IMAGE

Read More