Selasa, 01 Maret 2016

Harus ada hukuman yang setimpal bagi perusak mangrove.

Riyono Anggota DPRD Jateng F-PKS
SEMARANG - Hutan mangrove atau bakau yang tersebar di pesisir pantai Provinsi Jawa Tengah (Jateng) saat ini kondisinya banyak yang rusak. Pemerintah diminta segera memulihkan kondisinya agar bisa menahan abrasi akibat terjangan gelombang laut.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, luas hutan mangrove yang ada di Jateng sebanyak 19.645,93 hektare (ha).

Dari jumlah itu, 14.633,93 ha dalam kondisi baik, 2.069 ha dalam kondisi sedang, sedangkan 2.941,97 ha dalam kondisi rusak. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Lalu Muhammad mengatakan untuk memulihkan hutan mangrove yang rusak, pihaknya melakukan penanaman kembali di sejumlah pantai yang terkena abrasi. “Penanaman itu kami konsentrasikan di daerah Pati, Demak, Brebes, Kota Semarang, Cilacap, dan lainnya,” paparnya kemarin.

Tahun lalu Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng sudah menanam sebanyak 800.000 bibit mangrove yang terkena abrasi. Penanaman itu baik menggunakan APBD maupun APBN. Dia mengaku dalam penanaman itu pihaknya juga bekerja sama dengan masyarakat melakukan pembibitan. Dengan harapan, bibit itu bisa dibeli pemerintah untuk ditanam di kawasan pantai. Lalu menyatakan pihaknya telah berkomitmen akan merehabilitasi seluruh hutan mangrove untuk menahan abrasi kawasan pesisir.

Di beberapa kawasan pesisir juga akan dibangun sabuk pantai. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono menerangkan, semua harus menyadari bahwa hutan mangrove adalah penyelamat wilayah pesisir pantai dari abrasi dan sedimentasi. “Oleh karena itu, membiarkan mangrove rusak sama dengan membunuh habitat pesisir dan ancaman bagi nelayan,” tandasnya. Lahan mangrove kritis harus dipulihkan kembali secara serius, kalau perlu dibuat peraturan daerah (perda) tentang perlindungan wilayah pesisir yang di dalamnya fokus ke mangrove.

“Harus ada hukuman yang setimpal bagi perusak mangrove. Misalnya rusak 1 ha maka dihukum dengan mengganti 5 ha hutan mangrove yang baru. Ini untuk membuat efek jera bagi perusak mangrove,” tandas politikus PKS ini. Dalam kesempatan tersebut, Lalu juga meminta pemerintah membuat lahan baru hutan mangrove di semua wilayah pesisir pantai. Setali tiga uang, anggota komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirricardl mengatakan, masalah abrasi di Jateng memang semakin parah karena penanganan tidak tepat.

“Mestinya memang harus dilakukan penanganan secara menyeluruh. Jika parsial ya tidak maksimal,” ujarnya. Dalam kondisi ini, pemerintah pusat, Pemprov Jateng dan Pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Harus ada pembangunan sabuk pantai, tanggul dan pemecah ombak secara bersamaan. Penanaman mangrove diharapkan juga terus dilakukan. Tidak hanya menanam, tapi juga merawatnya sampai besar.

Amin fauzi
Sumber : Koran Sindo