Rohmani: Pemerintah Jangan Terburu-buru Merubah Kurikulum

Jakarta (13/11) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rohmani, meminta pemerintah jangan teruburu-buru merubah kurikulum sebelum ada kajian  mendalam. Selama ini pemerintah selalu terburu-buru merubah sebuah kebijakan tanpa didahului kajian menyeluruh. Akhirnya, banyak kebijakan pendidikan pemerintah yang tidak bisa menjawab berbagai persoalan yang ada.

“Kami memiliki data jika kebijakan pendidikan pemerintah seringkali datang dengan tiba-tiba. Dan tak lama kemudian hilang begitu saja,” kata Rohamni yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR.

Menurut rencana, hari ini, perubahan kurikulum akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Ketua Dewan Pendidikan Nasional Wakil Presiden Boediono.  Rohmani menyesalkan sikap Kemendikbud yang terkesan terburu-buru menyerahkan hasil perubahan kurikulum tersebut.

“Panja kurikulum DPR sedang bekerja. Kami sedang menggali berbagai masukan dari masyarakat dan komponen dunia pendidikan tentang perubahan kurikulum ini. Tiba-tiba pemerintah sudah menyerahkan perubahannya kepada Wapres,” kata Rohmani.

Rohmani berharap hasil kajian Kemendikbud itu jangan langsung diberlakukan. Perlu uji publik dari komponen masyarakat yang selama ini terlibat dalam dunia pendidikan. Komponen guru dan masyarakat di daerah tertinggal harus dilibatkan dalam pembahasan kurikulum ini. Jangan sampai kurikulum itu hanya cocok untuk daerah tertentu.

“Kurikulum harus bisa menjawab persoalan. Jangan menimbulkan persoalan baru yang memperburuk kondisi pendidikan nasional,” kata Rohmani.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Read More

FPKS : Batalkan Renovasi Ruang Kerja DPR Rp 6,2 M!

Jakarta - FPKS DPR meminta Sekjen DPR Nining Indra Saleh menghentikan proyek renovasi ruang kerja anggota DPR yang memakan anggaran Rp 6,2 miliar. Ruang kerja anggota DPR dirasa masih cukup reprsentatif.

"Itu bagian yang juga terus terang saya kaget juga. Saya mendukung pernyataan Pak Ketua BURT, Marzuki Alie, agar proyek tersebut segera dihentikan ," kata Ketua FPKS DPR Hidayat Nurwahid, kepada detikcom, Kamis (8/11/2012).

Hidayat juga mengkritisi proyek akhir tahun Sekjen DPR yang lain. Yakni renovasi toilet yang menghabiskan anggaran Rp 1,4 miliar.

"197 toilet yang rusak kemudian anggaran yang disediakan Rp 1,4 miliar, itu satu toilet bisa Rp 75 juta. Saya menolak dengan keras penganggaran semacam ini. Saya menyayangkan ke-ngotot-an Sekjen DPR untuk meneruskan proyek ini," kritik Hidayat.

Sebagai ketua fraksi, Hidayat juga tidak dimintai konsultasi menyangkut proyek ini. Dia yakin sekali tak ada anggota DPR yang mengusulkan proyek tersebut.

"Ke depan dari pihak pimpinan DPR juga harus betul-betul mencermati dan mengingatkan pihak Sekjen untuk tidak menerima usulan dan penganggaran begitu saja. Dan saya yakin anggota DPR yang mengusulkan itu dan tidak tahu menahu anggarannya sebesar itu," tegasnya.

sumber : detik.com

Read More

PKS Harap Pemerintah Lebih Aktif Tekan Myanmar

Jakarta - Fraksi PKS DPRRI meminta pemerintah berperan aktif untuk menghentikan upaya pengusiran sistematis terhadap warga negara Myanmar dari etnik Rohingya. Hingga saat ini masyarakat dunia belum melihat niat baik pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik antar etnik disana, dan malah terkesan membiarkan terjadinya pengusiran terhadap warga dari etnik muslim Rohingya. Demikian mengemuka dalam pertemuan unsur-unsur lembaga politik, ormas dan pemerintah dalam hal ini Kementeriaan Luar Negeri (Kemlu) di Kantor Kemlu, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Fraksi PKS yang sejak awal mengadvokasi masalah ini, hadir di pertemuan tersebut dipimpin Ketua FPKS Hidayat Nurwahid, yang juga sebelumnya memimpin misi diplomasi  ke Parlemen Myanmar untuk mengadvokasi kasus tersebut. Unsur ormas-ormas Islam hadir dan tampak menghadiri pertemuan tersebut, pengurus Walubi, Hima Budi dan beberapa bhiksu yang mewakili umat Budha di Indonesia. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRRI Mahfudz Shiddik turut mendukung Global Action on Rohingya ini dengan menyampaikan posisi parlemen Indonesia yang menginginkan aspek Hak Asasi Manusia bagi etnik Rohingya dapat ditegakkan.

DPR yang diwakili Komisi I dan Fraksi PKS serta ormas-ormas keagamaan yang hadir menyatakan keprihatinan atas berlanjutnya upaya pengusiran terhadap warga Myanmar dari etnik muslim Rohingya di negeri tersebut. "Kami mendukung aksi Global Action on Rohingya agar dunia, dan khususnya pemerintah Indonesia dapat aktif memperjuangkan HAM di tingkat regional," ujar Hidayat.

Menurut Hidayat meski masih banyak masalah HAM di Indonesia, namun persoalan kemanusiaan di Myanmar cukup mengganggu stabilitas regional, khususnya di Asia Tenggara. Hidayat mengingatkan, pada tahun 2013 Myanmar akan mendapat giliran menjadi Pimpinan ASEAN, maka menurutnya perlu dipertimbangkan posisi tersebut bila masalah HAM di Myanmar masih jadi ganjalan.

Pihak Kemlu sendiri diwakili oleh Sekjen Kemlu Budi Bowoleksono, Kepala Badan (BPPK) Pitono Purnomo dan Direktur Ditjen Hubungan ASEAN I Gusti Agung Wesaka. Pemerintah RI, menurut Pitono, juga prihatin atas konflik yang masih terjadi di Myanmar dan telah berusaha melakukan upaya diplomasi, baik melalui Kedutaan Besan Indonesia di Yangon dan di forum-forum kerjasana internasional, seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Forum pertemuan tersebut meminta Pemerintah RI melakukan diplomasi agar pemerintah Myanmar mau menyelesaikan status kewarganegaraan warga etnik Rohingya dengan memasukkan warga yang memang tinggal di wilayah yurisdiksi Myanmar tersebut sebagai warga negara resmi. Menurut Hidayat, parlemen Myanmar beberapa bulan lalu berjanji akan segera menyelesaikan masalah tersebut, karena pada dasarnya etnis rohingya pernah diakui secara konstitusi pada tahun 1947 dan di hilangkan pada tahun 1982.

Pada akhir peremuan, Hidayat Nur Wahid menyebut pertemuan ini sebagai langkah positif bagi upaya penyelesaian konflik yg terjadi di rohingya. "Kami di indonesia dapat hidup berdampingan antaretnis dan agama, dan ini diharapkan menjadi contoh yang baik bagi penyelesaian konflik di rohingya," ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini. Ia juga berharap Pemerintah RI lebih berani memanfaatkan posisi penting Indonesia di forum regional dan internasional untuk menekan pemerintah Myanmar menyelesaikan masalah ini secara adil dan memerhatikan Hak Asasi Manusia warga negaranya sendiri.

sumber : http://pks.or.id/

Read More

PKS Tidak Akan Mengubah Target

Melbourne - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berbenah diri untuk menghadapi Pemilu 2014. Meskipun survei-survei menyatakan Suara Partai Islam menurun,  PKS tidak akan mengubah target yang sudah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional 2010 yang lalu, yakni menembus tiga besar.

Keyakinan itu disampaikan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ketika berdiskusi dengan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Melbourne, Australia, Selasa (6/11) malam. "Menjadi tiga besar adalah amanah Munas," katanya menjawab pertanyaan salah seorang peserta.

"Kami akan mencapainya dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang kami miliki. Kini kami terus memperkuat dan membenahi struktur, sehingga program kerja pemenangan dapat berjalan sesuai dengan yang kami harapkan," imbuh dia.

Terkait hasil survei yang menyebutkan menurunnya pamor partai Islam, Luthfi menyatakan hal itu sebagai semacam psywar jelang Pemilu 2014. Namun demikian PKS akan menjadikan survei yang dilakukan sejumlah lembaga tersebut sebagai masukan untuk melengkapi survei-survei yang dilakukan secara internal oleh PKS.

PKS, lanjut dia, juga melakukan survei secara berkala. Dan hasilnya berbeda dengan apa yang dipublikasikan lembaga-lembaga survei. Setelah Pilkada DKI misalnya, PKS melakukan survei dan hasilnya masih sesuai dengan target yang dicanangkan.

"Insya Allah kami akan membuktikan kami bisa lebih baik dari hasil-hasil survei yang selama ini dipublikasikan berbagai lembaga survei," tandasnya.

Menurut dia, hasil-hasil survei itu justru mencambuk partai-partai Islam, termasuk PKS untuk bekerja lebih keras memperbaiki kinerjanya di tengah-tengah masyarakat. "Saya memandang ini justru menjadi momentum yang baik untuk kebangkitan partai-partai Islam," tegasnya.

sumber : http://pks.or.id/

Read More

Hidayat Hadiri Konferensi Internasional Haji di Mekkah

Mekkah – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid, Selasa (31/10) menghadiri Konferensi Internasional  tentang Haji di Mekkah, Arab Saudi. Hadir pada konferensi tersebut tokoh-tokoh dari 39 negara termasuk dari yang minoritas muslim seperti Amerika Serikat, Inggris, Denmark, China, Perancis, Jerman, Jepang, New Zealand dan India. Konferensi ini juga dihadiri oleh dua imam dan khotib di Mekkah dan Mufti Kerajaan Saudi Arabia Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah dan ulama serta tokoh perempuan DR Aisyah Al Mannai, beliau Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam Universitas Qatar.

“Konferensi Internasional ini dibuka secara resmi Menteri Haji Arab Saudi DR Bandar bin Muhammad Hajjar. Konferensi yang bertemakan Haji sebagai ibadah dan perilaku berbudaya luhur ini membahas materi-materi terkait. Diantaranya adalah haji sebagai jembatan antara ibadah dan hadharah/ peradaban, haji yang mendorong perilaku berbudaya luhur, peran negara asal calon haji untuk siapkan jamaah haji berbudaya luhur, peran Saudi Arabia untuk menyiapkan sarana-sarana ibadah haji yang berperadaban tinggi, maksimalisasi peran social media untuk hadirkan haji berbudaya tinggi, serta peran kontributif media massa untuk kondusifkan pelaksanaan haji dengan perilaku yang berbudaya unggul,” papar Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI juga menyampaikan tentang pentingnya menginternalisasikan kesadaran jamaah haji untuk berperilaku dan berbudaya haji yang sangat dipentingkan akhir-akhir ini. Perilaku dan budaya ini yang sesungguhnya juga mereka lakukan setiap hari selama mereka berhaji.

“Saya menyampaikan tentang betapa pentingnya jamaah haji berperilaku dan berbudaya haji yaitu sikap toleransi di internal ummat dan prinsip inklusivisme dengan dunia internasional. Hal inilah yang sangat dipentingkan untuk direalisasikan di negara mereka masing-masing,” kata Hidayat Nur Wahid.

Hidayat menjelaskan, sikap toleransi atau tasamuh jelas terpraktekkan karena mereka (jamaah haji) akan melihat dan mengikuti beragam mazhab Islam selama mereka berhaji. Perbedaan diantara mereka itu ternyata tidak menimbulkan masalah apapun. “Haji dapat mereka lakukan dengan lancar, dan bahkan mereka selalu bisa saling tersenyum dan bahkan saling mendoakan. Toleransi ini semakin dibutuhkan ditengah munculnya banyak kelompok ekstrim dan radikal yang menimbulkan kekhawatiran meledaknya banyak konflik di internal ummat,” jelasnya.

Inklusivisme dengan dunia internasional, lanjut Hidayat, juga hal yang sesungguhnya dipraktekkan jamaah haji setiap hari, selama mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka juga pasti berjumpa dengan jamaah dari berbagai bangsa di dunia dengan beragam ras, tradisi, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Karenanya, ketika jamaah haji pulang ke Negara masing-masing, diharapkan mereka sudah bisa mencerahkan masyarakatnya dengan perilaku berbudaya seperti toleransi dan inklusivisme seperti ini.

“Hal ini semakin diperlukan, ketika akhir-akhir ini ummat sering dipojokkan dengan isu-isu inklusivisme negatif dan terorisme. Terlaksananya kesadaran akan kedua hal tersebut diatas akan memperkokoh realisasi ajaran yang berbudaya adi luhung yaitu Islam yang rahmatan lil alamiin, dan itu bisa menjadi bagian dari haji yang mabrur,” pungkasnya.

sumber : http://pks.or.id/

Read More